Tes Cpns

Sebanyak 1.021 Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori kedua di lingkup Pemkot berpeluang besar diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), setelah melalui ujian tertulis. Ujian tersebut dilaksanakan pada 2012 dan terpisah dengan rekruitmen CPNS dari jalur umum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota I Gusti Made Agung mengatakan, mereka yang diangkat CPNS ini musti memenuhi persyaratan di antaranya telah menjadi PTT minimal sejak 2005. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi Guru Tidak Tetap (GTT). Baca Selengkapnya »

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan meminta kepala daerah agar selektif saat mengajukan formasi dan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena menurutnya, banyak usulan dari daerah itu yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan.

“Karena saat ini kita terus lakukan reformasi. Kita harus restrukturisasi dulu, apakah benar sekian ribu dibutuhkan di suatu instansi, lalu butuh sekian ribu di kabupaten/kota? Itulah yang sedang saya minta, agar jangan asal-asal ajukan ajukan saja,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/6). Baca Selengkapnya »

Sebanyak 175 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukoharjo dijadwalkan mengikuti pengambilan sumpah jabatan, Sabtu (11/6), di Pendhapa Graha Satya Praja. Dari jumlah itu, 127 PNS juga menerima SK pengangkatan pada hari yang sama.
Kepala Bidang Pengangkatan Pemberhentian dan Pemindahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo, Indariyanto, menyebutkan penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah akan dipimpin langsung Bupati Wardoyo Wijaya. “Total ada 175 PNS yang akan terlibat dalam pengambilan sumpah jabatan, 127 di antaranya menerima SK pengangkatan pada hari yang sama. Baca Selengkapnya »

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mengungkapkan, sebanyak 11 daerah kabupaten dan kota serta lembaga di tingkat pusat tidak mengajukan usulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2011.

Tidak adanya pengajuan pagu CPNS ini didasarkan atas berbagai pertimbangan. Baca Selengkapnya »

Proses penentuan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011 terus bergulir. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mencatat, sedikitnya 12 instansi tidak mengajukan permohonan penerimaan CPNS 2011. Dengan demikian, mereka dianggap tidak membuka lowongan CPNS 2011.

Instansi pemerintah yang tidak membuka lowongan itu terdiri atas instansi pusat dan daerah. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, keputusan tidak membuka lowongan CPNS tersebut disampaikan secara tertulis oleh setiap instansi. Baca Selengkapnya »

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) menetapkan, ijazah terakhir menjadi Satpol PP adalah D3. Bukan SMA.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menuturkan, selama ini pemerintah daerah masih ada yang membuka lowongan CPNS formasi Satpol PP minimal berijazah SMA dan sederajat. Dia menegaskan, pemerintah sudah memutuskan minimal ijazah untuk menjadi CPNS minimal D3. “Pengecualian di Papua dan sebagaian Indonesia bagian timur yang terbatas SDM-nya,” ucap pejabat yang kini merangkap sebagai Plt Sesmen PAN dan RB itu. Baca Selengkapnya »

Kasus dugaan penipuan CPNS dengan terlapor anggota DPRD Jateng, Mustofa terus bergulir. Setelah salah satu korban Ali Mofit Wibowo (33) melapor ke Polrestabes Semarang, kini tiga korban lainnya juga segera akan melapor ke Polda Jateng.

Tiga korban lainnya ialah Heru (37) warga Barito, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Arni Trustyanti (52) warga Tawangsari, Sukoharjo, dan Nur Yassin (45) dari Purwodadi, Grobogan. Seperti juga Ali, mereka akan melapor dengan didampingi LSM
Gempar Jateng. Baca Selengkapnya »

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan 3.288 orang pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011.

“Usul jumlah penerimaan CPNS tersebut telah kami kirimkan ke Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotawaringin Timur, Jusni Sitompul, di Sampit, Kamis. Baca Selengkapnya »

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangka Usnen membantah jika selama ini dewan dianggap menjadi calo untuk meluluskan CPNS.

“Tidak segampang itu, kalau memang bisa nitip, saya. mungkin dari tahun 2004 sudah banyak yang jadi CPNS lewat saya. Tapi itu tidak bisa. Jadi harapan kami tidak kesana. Kami tidak bisa mengatakan bahwa itu bisa tidak bisa,”tegas Usnen kepadaa bangkapos.com, Jumat (10/06/2011) di ruang Komisi DPRD Bangka. Baca Selengkapnya »

Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih mencari bukti lain kasus CPNS Gate Pemko Pematangsiantar dengan tersangka mantan Walikota Pematangsiantar Robert Edison (RE) Siahaan.

Kabid Humas Poldasu AKBP Heru Prakoso mengatakan, penanganan kasus itu masih berjalan. Penyidik, masih mengumpulkan barang bukti lain yang dinilai kurang oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). “Penyidik masih berusaha memenuhi permintaan kejaksaan,” sebut Heru, pagi ini. Baca Selengkapnya »

Pemerintah Provinsi Sulsel belum menerima formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2011. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) sendiri belum mengumumkan formasi CPNS.

Hasil pertemuan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kemeterian tersebut pada Jumat, 10 Juni, hanya membicarakan nasib pegawai tidak tetap (PTT) dan honorer untuk alokasi CPNS 2011. Baca Selengkapnya »

Lima kabupaten dan Kota, termasuk Pemprov Jambi dipastikan tidak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 ini. Kelima pemerintah daerah (pemda) itu adalah Merangin, Tanjung Jabung Timur, Muarojambi, Kota Jambi dan Provinsi Jambi.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Amir Sakib, kemarin (7/6). “ Pemprov tidak menerima CPNS. Daerah yang menerima, formasinya sudah diajukan ke Menpan pertengah Mei lalu,” terangnya.

Menurut dia, pengajuan foramsi untuk kabupaten yang menerima CPNS 2011 itu sudah ditandangani oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA). Pemprov dan empat kabupaten kota tersebut akan mengajukan formasi CPNS tahun 2012 mendatang. “Sesuai tenggat waktu yang diberikan Kemenpan, paling lambat Mei lalu sudah kita kirim ke mereka,” terangnya lagi. Baca Selengkapnya »

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng, Mustofa dilaporkan ke polisi karena diduga menipu sejumlah CPNS. Untuk memperjelas kasusnya, partai membentuk tim investigasi.

Sekretaris DPW PKB Jateng Fuad Hidayat menyatakan, pihaknya masih menelusuri dugaan penipuan itu dan berusaha mengklarifikasi kepada Mustofa. Namun sejauh ini, keberadaan yang bersangkutan tidak jelas. Baca Selengkapnya »

Polrestabes Semarang langsung menindaklanjuti laporan kasus dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan terlapor anggota DPRD Jateng Mustofa. Penyidik kini sedang menyiapkan pemanggilan para saksi yang akan diperiksa pekan depan.

“Surat pemanggilan saksi sudah kami siapkan, mungkin pemeriksaan Senin pekan depan baru bisa dilakukan,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Augustinus B Pangaribuan SIK MSi, Rabu (8/6). Baca Selengkapnya »

Anggota Komisi II DPR RI menyodorkan data banyaknya kecurangan dalam seleksi CPNS. Mereka menantang pemerintah untuk melakukan seleksi tanpa kecurangan.

“Sejak saya masih duduk di birokrat, kecurangan selalu terjadi. Begitu juga sekarang setelah saya jadi anggota DPR RI. Panas telinga saya mendapatkan banyak laporan kalau mau masuk CPNS harus keluarkan uang banyak,” ungkap Abdul Wahid Dalimunte, anggota Komisi II DPr RI dalam rapat kerja dengan paguyuban Kemenpan&RB, Senin (6/6). Baca Selengkapnya »

Hingga medio 2011 ini, persoalan terkait seleksi CPNS Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di Sulawesi Utara masih tetap bergulir. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menganggap tidak ada kecurangan sehingga tak perlu tes ulang, namun di daerah masih tetap dipermasalahkan.

“Saya sudah tidak urus hasil tes CPNS Boltim lagi. Kan sudah jelas hasil rekomendasi tim verifikasi, setelah diinvestigasi dan di-scan ulang tidak ada kecurangan. Jadi buat apa dites ulang?” kata Menpan&RB EE Mangindaan usai raker dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/6). Baca Selengkapnya »

Sebanyak 204 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan I dan II angkatan I, II, III dan IV dalam lingkungan Pemko Langsa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan untuk menjadi PNS penuh di Aula Pemko Langsa, Senin (23/5).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemko Langsa yang juga Ketua Panitia Penyelenggaran Diklat Prajabatan, Syahrul Thaib SH, M.AP mengatakan, diklat prajabatan bagi CPNS dilakukan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh atau seratus persen. Baca Selengkapnya »

Drs RPS (53), dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau (UR) melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan tahanan. RPS sendiri kini ditahan di Mapolsek Bukit Raya dalam kasus dugaan penipuan calon pengawai negeri sipil (CPNS).

Kuasa hukum RPS, Ratih Puspa Nisanti, SH dijumpai wartawan, Selasa siang (24/5/11), tidak menampik jika kehadirannya ke Mapolsek Bukit Raya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Baca Selengkapnya »

Rudy Haryananta (32), putra salah seorang pejabat teras Pemerintah Kabupaten Trenggalek ditangkap aparat Kepolisian Resor setempat. Warga Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek tersebut terbukti melakukan tindak penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Trenggalek.

“Yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih dalam pemeriksaan, “ ujar Kasatreskrim Polres Trenggalek Ajun Komisaris Polisi Saiful Rohman kepada wartawan, Selasa (31/5/2011). Baca Selengkapnya »

Sekitar 20 orang yang tergabung dalam Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) dan Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) beraudiensi dengan Komisi A DPRD Kota Bandung dan diterima Sekretaris Komisi A Untung Mulyanto, Selasa (31/5/2011). Mereka mengadukan nasib 10 guru honorer di Kota Bandung yang tidak digaji selama lima bulan.

“Kami sangat menyesalkan ini. Mereka bekerja lima bulan, tapi mereka tidak mendapat gaji,” ujar perwakilan guru, Iwan Hermawan. Baca Selengkapnya »

Pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian (PPK) berhak memberhentikan tenaga honorer jika APBD tidak cukup lagi untuk membayar tenaga honorariumnya. Sebaliknya bila keuangan daerah masih mampu para tenaga honorer dapat tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer di instansi masing-masing.

Kebijakan ini menurut Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, terkait dengan kelanjutan nasib honorer tertinggal baik kategori I maupun II. “Jadi bagi tenaga honorer yang tidak lulus baik kategori I maupun II, ada kebijakan pemerintah untuk daerah. Bila daerah masih mampu membayar honorarium, para tenaga honorer ini tetap dipekerjakan. Sebaliknya kalau anggaran tidak cukup, silakan diberhentikan,” kata Tumpak, Selasa (31/5). Baca Selengkapnya »

Dua terdakwa calo CPNS yang mengaku oknum BKN menjalani sidang terakhir, Rabu (1/6/2011). Mahfud (55)PNS dilingkup Disperindag Bojonegoro dan Jasmani (51) purnawirawan TNIAL di Surabaya kembali duduk dikursi pesakitan untuk mendengarkan putusan pengadilan.

Keduanya divonis berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Mahfud divonis 3 bulan sedangkan Jasmani 5 bulan penjara. Setyayoga, Ketua Majelis Hakim mengatakan keduanya menerima putusan pengadilan. Baca Selengkapnya »

10 guru honorer yang masih ada di Kota Bandung mengaku kecewa dengan pemerintah. Sebab, mereka yang yang jadi guru honorer lebih dari 20 tahun, tidak diangkat menjadi CPNS.

“Kenapa pemerintah tidak lihat jasa kami,” tanya Titin Hartini (49), perwakilan guru honorer, kepada wartawan di DPRD Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (31/5/2011). Baca Selengkapnya »

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat menetapkan hasil ujian ulang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), di Sulawesi Utara (Sulut).Ujian yang dilaksanakan pada 26 Mei 2011 lalu di Boltim itu sudah diumumkan pada Senin (30/5) kemarin.

Menurut Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat, hasil tes ulang sekaligus menganulir hasil ujian sebelumnya. “Ini yang sah,” kata Tumpak di kantornya, Selasa (31/5). Baca Selengkapnya »

Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pendidikan Indonesia (LPPI) Kotamadya Depok melaporkan sikap pembiaran Pemerintah Kotamadya Administrasi (Kotip) Depok terhadap 20 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nasibnya masih terkatung-katung, ke DPRD.

Laporan tersebut direspon anggota DPRD Komisi A, H. Ardja dengan segera memanggil Sekretaris Daerah Kotip Depok, Ety Suryahati, Kabag Umum Kotip Depok, Agung Sugiati dan Kabag Humas Kotip Depok Hani Hamidah untuk klarifikasi masalah. Bahkan bukan tidak mungkin, memanggil Nur Mahmudi, walikota Depok, sebagai penanggungjawab penerimaan CPNS Depok untuk mencari solusi akhir. Baca Selengkapnya »

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan belakangan ini, telah menjadi ladang korupsi dan kolusi para kepala daerah. Mereka yang diterima PNS harus bayar kepada para kepala daerah rata-rata sampai Rp 75 juta setiap kursinya.

“Dari laporan yang kita terima bahwa sekarang penerimaan pegawai negeri sipil jadi media penarikan dana oleh oknum bupati, wali kota juga gubernur,” kata Dr. Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan yang juga ketua tim perumus RUU Perampasan Aset dalam diskusi di Pikiran Rakyat, Selasa (31/5). Baca Selengkapnya »

Tingkat kebutuhan tenaga administrasi di bidang akutansi dan manajemen oleh tiap perusahaan semakin meningkat, hal ini membuka peluang perguruan tinggi untuk berusaha menyiapkan dan mencetak tenaga ahli dan terampil. Salah satunya seperti yang dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Madani Balikpapan.

STIE Madani yang terletak di kawasan pendidikan Gunung Pasir ini, memiliki dua jurusan yaitu akutansi dan manajemen untuk tingkat pendidikan strata 1 (S-1) dan akutansi untuk diploma 3 (D3). “Saat ini kami sudah mulai menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk kedua jurusan tersebut, pendaftaran sendiri sudah kami buka sejak awal Januari lalu, dan saat ini sudah terdaftar 123 calon mahasiswa,” jelas Humas STIE Madani, Sani Gazali kepada Balikpapan Pos, Kamis (19/5). Baca Selengkapnya »

Pascapenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sarolangun tahun 2010 lalu, tercatat 10 calon pegawai (capeg) yang mengundurkan diri. Namun karena tak ingin berisiko dianggap menyalahi aturan, itu dibiarkan kosong.
Kepala Bidang (Kabid) Formasi dan Mutasi, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan daearah (BKPPD) Kabupaten Sarolangun M Tamim, kemarin (30/5), mengatakan, kekosongan tersebut dikarenakan menghindari anggapan bahwa penerimaan CPNS bisa disisip setelah pengumuman. “Padahal secara aturan bagi yang mengundurkan diri bisa diganti, namun itu tidak kita lakukan,” ujarnya.

Selain itu, menurut M Tamim, tidak digantinya sepuluh calon pegawai yang mengundurkan diri tersebut dikarenakan peserta tes yang nilai di bawah peserta yang mengundurkan diri tersebut pro aktif untuk melengkapi bahan. “Sampai batas akhir bulan Maret, tidak ada bahan yang yang masuk untuk diajukan ke BAKN Palembang,” ungkapnya. Baca Selengkapnya »

Transportasi dan kesehatan merupakan dua kata dengan makna yang jauh berbeda. Transportasi merujuk pada alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam mengakses suatu tempat yang jauh jaraknya. Dengan alat transportasi, baik darat, laut maupun udara, orang lebih cepat mencapai tujuan dengan waktu tempuh yang lebih singkat dari pada harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sebut contoh, pesawat terbang tentu lebih cepat dibandingkan dengan sepeda motor atau mobil dan kapal laut.

Sementara kesehatan merujuk pada kondisi fisik maupun phsikis dari manusia atau binatang. Untuk membuktikan sehat tidaknya kondisi fisik atau phsikis seseorang, dibutuhkan pemeriksaan dari orang yang ahli dalam bidang kesehatan seperti dokter. Dia perlu didiagnosa oleh seorang dokter, barulah hasil diagnosa itu menjadi indicator apakah orang bersangkutan sehat atau tidak. Karena itu dalam banyak hal, orang membutuhkan surat keterangan kesehatan dari dokter sebagai syarat untuk melakukan atau mendapatkan hal tertentu. Sebut contoh untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian dibutuhkan surat keterangan kesehatan dari dokter, begitu pula untuk keperluan testing calon pegawai negeri sipil (CPNSD), calon legislatif maupun calon kepala daerah. Baca Selengkapnya »

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dikpora Kota Bima, HSt, akhirnya harus berurusan dengan polisi. Ini lantaran HSt bersama dua kawannya, Is dan St dilaporkan secara hukum oleh Hj Mukjijah, warga Kelurahan Rabadompu Barat di Polres Bima Kota.

Langkah hukum itu diambil Mukjijah karena ketiganya tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp 20 juta dari Rp 120 juta yang diminta. Beberapa kali korban menemui ketiga orang tersebut, tidak pernah berhasil. Padahal sesuai kesepakatan awal, sisa uang Rp 20 juta akan dikembalikan November 2010 lalu. Baca Selengkapnya »

Adanya pemberitaan terkait penolakan rekruitmen oleh DPRD POnorogo, Jawa Timur disebuah koran lokal terbitan Madiun membuat berang ketua Komisi A DPRD Ponorogo.

Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, Sukirno membantah DPRD Ponorogo menolak rektruitmen CPNSD tahun 2011. “Kita persilahkan saja diadakan rekruitmen CPNS pada tahun 2011 ini asal sesuai mekanisme yang ada dan memang sangat dibutuhkan seperti tenaga pendidik dan kesehatan,” ungkap Sukirno kepada Pewarta HOKI. Baca Selengkapnya »

- Bulan Juni mendatang, pemerintah pusat akan menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tenaga honorer tertinggal. RPP tersebut menyangkut pengangkatan 47 ribu tenaga honorer kategori I yang dibiayai melalui APBD/APBN untuk menjadi CPNSD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Tony Herbiansyah mengatakan Pemerintah Provisi Sultra sendiri telah mengusulkan 311 tenaga honorer yang masuk kategori I ke Pusat. Hanya saja, mantan Wakil Bupati Konawe itu tak bisa memastikan apakah jumlah yang diusulkan akan diakomodasi seluruhanya oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “BKD hanya menampung usulan dari masing-masing SKPD untuk diverifikasi. Untuk kita, verifikasi bersama di BKD dan Inspektorat. Hasil verifikasi itulah yang diambil dan diverifikasi lagi oleh BKN,” ujarnya. Baca Selengkapnya »

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mewarning pegawai di lingkup pemkot agar tidak memperpanjang masa libur. Dia memberi peringatan keras kepada pegawainya untuk menjaga kedisiplinan selama libur empat hari yang dimulai hari ini hingga Minggu. Tidak ada alasan bagi seorang PNS atau pun CPNS terlebih bagi pegawai honorer untuk menambah jadwal liburnya di luar dari ketentuan yang diberlakukan.

“Kita kan sudah diberikan libur panjang melalui cuti bersama. Khusus untuk cuti bersama kali ini masanya sangat lama, empat hari. Kemudian kalau ada pegawai yang perpanjang lagi, ya nanti kita buatkan jalannya untuk diliburkan seterusnya. Ya begitu,” katanya di Balaikota, Rabu 1 Juni. Baca Selengkapnya »

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR mendesak pemerintah melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dua alasan dikemukakan Sekretaris F-PKB DPR Moh Hanif Dhakiri.

Pertama, penambahan jumlah PNS di banyak daerah justru membebani keuangan daerah setempat. Menurut Hanif, di banyak daerah, laju penambahan jumlah pegawai lebih cepat dibanding laju pendapatan daerah. Baca Selengkapnya »

Seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dilaporkan ke Polres Pematangsiantar oleh orang yang pernah memakai jasanya sebagai calo sewaktu CPNS 2010 lalu.

MN Sihotang (33) warga Jalan Sidempuan, Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (31/5) diadukan ke Mapolresta Pematangsiantar oleh Mardis Parlontungan Purba (31) setelah pelaku tidak mengembalikan uang Rp 100 juta yang diserahkan Mardis saat akan mengikuti seleksi PNS. Baca Selengkapnya »

Penipuan dengan modus penerimaan CPNS kembali terjadi di Langkat. Kali ini dialami Mardiah (25) warga Dusun Tengah Jentera, Desa Jentera, Kecamatan Wampu, Langkat.
Wanita berprofesi sebagai bidan di RSU Sakinah itu, tertipu Rp57 juta oleh Etika (37) warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Langkat.

Informasi diperoleh wartawan koran ini, Selasa (31/5), korban diiming-imingi lulus seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Langkat, pada 31 Maret 2010 lalu. Baca Selengkapnya »

Karena sejak Januari honornya belum dibayar, guru bantu Kota Bandung mengadukan nasib mereka ke Komisi A DPRD Kota Bandung, Selasa (31/5). Saat ini masih ada 10 guru bantu yang tak bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akibat terganjal usia pada pendataan 2007.

Salah seorang guru bantu, Tini Hartini berharap agar honornya sejak Januari 2011 segera cair. “Kami harap honor kami selama lima bulan segera cair,” ujar guru bantu di SD LPPN (Lembaga Pusat Pendidikan Nasional) ini di ruang Komisi A DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, kemarin. Baca Selengkapnya »

Atas berkat Rahmat Allah SWT. Alhamdulillah pelaksanaan Ujian Snmptn 2011 telah usai selama 2 (dua) hari mulai hari Rabu, tanggal 31 Medi s/d hari Kamis tanggal 01 Juni 2011. Tentunya para peserta Snmptn 2011 merasa lelah, tapi daripada terlena lebih baik Anda semua mencocokkan jawaban Soal Snmptn Anda dengan kunci yang kami terbitkan di situs Tes Cpns ini. Silakan unduh file-filenya dan hitung berapa jawaban Anda yang benar. Baca Selengkapnya »

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang telah mengajukan alokasi CPNS untuk tahun 2011, kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB).

Berdasarkan data dari Kemenpan & RB, Pemkot Salatiga mengajukan sebanyak 584 formasi dan Pemkab Semarang 692 fomasi. “Benar! Pemkot Salatiga telah mengajukan alokasi CPNS tahun 2011 melalui Pemerintah Provinsi Jateng,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga Drs H Amien Singgih. Baca Selengkapnya »

Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga telah mengajukan alokasi CPNS untuk tahun 2011, kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB).

Berdasarkan data dari Kemenpan & RB, Pemkot Salatiga mengajukan sebanyak 584 formasi. “Benar! Pemkot Salatiga telah mengajukan alokasi CPNS tahun 2011 melalui Pemerintah Provinsi Jateng,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga Drs H Amien Singgih. Baca Selengkapnya »

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan menerima 512 calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2011 yang direncanakan seleksinya akan dilakukan Juli dan Agustus tahun ini. Jumlah ini tidak melebihi PNS yang akan pensiun hingga Desember 2011.

“Formasi CPNS tahun ini direncanakan sekitar 512 CPNS,” ujar Kabid Pembinaan dan Pengadaan BKD Provsu, Pandapotan Siregar, pagi ini, seraya menyebutkan, Pemprovsu saat ini tengah menyusun kebutuhan dan sedang mengumpulkan data sesuai kebutuhan SKPD. Baca Selengkapnya »

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengajukan 293 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Suherman mengatakan, saat ini, per tanggal 25 April 2011, jumlah PNS di Pemprovsu sebanyak 12.555 orang. Pengajuan 293 CPNS tersebut mengingat tahun ini ada 516 PNS yang pensiun. “Itu bagian dasar menetapkan formasi tahun 201. Sebenarnya ada 223 pegawai honorer yang diusulkan ke BKN, itu termasuk mengurangi yang 516 tadi. Jadi ada gambaran sebesar 293 yang diajukan,” katanya saat ditemui di Ruangannya, Senin (25/4). Baca Selengkapnya »

Besaran kuota CPNS tahun ini sama dengan tahun 2010 lalu atau sekitar 200 ribu PNS. Menteri PAN dan RB, EE Mangindaan mengatakan, dari jumlah itu akan ikut direkrut para honorer daerah. “Masih ada beberapa ratus honorer yang masih di verifikasi dan akan dimasukkan dalam kuota CPNS 2011,” kata Mangindaan, Senin (28/3). Ia menambahkan, diharapkan 2012 mendatang penerimaan CPNS sudah akan masuk pada zero growth. Itu dapat dilakukan bila para honorer daerah sudah terakomodir semuanya. “Kalau tahun ini belum bisa, nanti 2012 baru bisa karena sudah masuk pada reformasi birokrasi,” tambahnya. Dijelaskannya, yang dimaksud zero growth, penerimaan CPNS betul-betul hanya sesuai kebutuhan. “Jadi berapa yang pensiun dan berhenti kita isi supaya menjadi the right size and the right function,” katanya. Baca Selengkapnya »

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk tidak mengusulkan lulusan SLTA dalam formasi CPNS tahun ini. Tahun ini, pemerintah berencana merekrut sekitar 100 ribu CPNS, sebelum menerapkan sistem pertumbuhan nol (zero growth) tahun depan.

Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengatakan, berdasarkan statistik, jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak. Sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap. “Sesuai data statistik, lulusan SMA masih mendominasi PNS di Indonesia. Jumlahnya melonjak sejak 2002. Karena itu tahun ini kita tidak akan menerima lulusan SMA lagi,” tegas Tumpak di Jakarta, Jumat (8/4). Baca Selengkapnya »

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tetap konsisten terhadap niatnya untuk mengungkap adanya indikasi permainan penerimaan CPNS Pemko Medan.

Kekonsistenan LBH Medan itu kembali ditunjukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kapoldasu, Jumat (7/1), dengan nomor 012/LBH/S/I/2011 dengan hal mohon untuk diamankan lembar jawaban komputer (LJK) peserta ujian seleksi penerimaan CPNSD formasi tahun 2010 Pemko Medan “Meskipun Komisi A DPRD Medan tidak konsisten, kami akan tetap berjuang bagi para CPNS yang dizolimi oleh Pemko Medan,” tegas Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis kepada Sumut Pos, Jumat (7/1). Baca Selengkapnya »

Menyikapi dugaan manipulasi dalam penerimaan CPNS di Pemkab Batubara yang sudah dilaporkan Gerakan Rakyat Penyelamat Harta Negara (Gerphan) ke Mabes Polri, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muslim Muis meminta kepolisian memeriksa peserta CPNS yang lulus berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan Pemkab Batubara. Jika terbukti, dia meminta agar Bupati Batubara segera dicopot.

“Ini menunjukkan bukan hanya penerimaan CPNS di Medan yang bermasalah, tapi juga di sejumlah daerah di Sumut. Penyidik harus segera membentuk tim untuk mengungkap kasus CPNS-gate di Pemkab Batubara,” kata Muslim Muis kepada wartawan, Rabu (12/1). Baca Selengkapnya »

Bupati Bengkayang Jacobus Luna menyerahkan SK CPNS bagi pelamar yang dinyatakan lulus sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyerahan yang dilakukan pada 21 April itu, dalam rangka memulai pelaksanaan tugas CPNS formasi 2009 yang lalu. Dodorikus AP, Pelaksana Tugas (Ptl) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang sekaligus panitia penyelenggara melaporkan, bahwa SK diserahkan kepada 253 orang CPNS yang seleksinya melalui pelamar umum, 23 orang CPNS melalui Honor Daerah serta dua Orang dokter PTT. Adapun CPNS dari pelamar umum meliputi 72 tenaga pendidikan dalam hal ini guru, 148 orang tenaga kesehatan, serta 33 orang tenaga teknis dari berbagai latar belakang ilmu. Baca Selengkapnya »

KEBUTUHAN CPNS 2011 di Indonesia yang diajukan daerah kepada pemerintah pusat nyaris tuntas. Berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), hingga 9 Mei, kebutuhan CPNS untuk pemerintah daerah se-Indonesia mencapai 662.518 orang. Sementara itu, kebutuhan CPNS untuk instansi pusat sebanyak 144.086 orang. Dengan demikian, total kebutuhan CPNS 806.604 orang.
Hampir seluruh daerah sudah menyetorkan permohonan kebutuhan CPNS 2011. Tinggal beberapa laporan dari daerah yang masih ditunggu. Misalnya, untuk Jawa Timur, sampai Senin (9/5), tinggal Kabupaten dan Kota Mojokerto serta Kabupaten Nganjuk yang belum menyetorkan permohonan kebutuhan CPNS 2011. Data terbaru, kebutuhan CPNS 2011 di Jawa Timur mencapai 64.998 kursi. Jumlah tersebut termasuk kebutuhan untuk Pemprov Jatim sebanyak 1.499 orang. Baca Selengkapnya »

Desakan berbagai pihak agar pemerintah melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan CPNS, agaknya tidak bisa dilakukan. Pertimbangannya, dengan adanya moratorium, justru akan menimbulkan masalah baru.
“Sekitar tahun 2000-an kita pernah menghentikan penerimaan CPNS. Hasilnya, PNS resmi memang tidak bertambah, tapi kemudian bermunculan tenaga honorer yang hingga saat ini masih menjadi problematika pemerintah. Sebab, para honorer ini minta diangkat (menjadi) CPNS,” ungkap Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), Ramli Naibaho, Jumat (27/5). Baca Selengkapnya »

Sepertinya polemik CPNS Kubu Raya tidak pernah berhenti. Terbaru adalah beredarnya pesan singkat dan menyatakan Koordinator CPNS tahun 2010, Bontot Wawan Kusumanto mengajak para peserta CPNS lulus untuk menuntut Pemkab Kubu Raya karena dinilai menjadi penyebab permasalah dan persoalan ini. “Saya perlu mengklarifikasi karena tidak pernah membuat SMS tersebut. Dipastikan SMS itu dibuat oknum tidak bertanggungjawab yang sengaja memanfaatkan kisruh CPNS Kubu Raya untuk membuat permasalahan semakin keruh,” kata Bontot di Sungai Raya, Minggu (29/5). Baca Selengkapnya »

Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya Diklat Prajabatan.
Walikota Singkawang Hasan Karman baru-baru ini membuka diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I di Gedung PSBB MAN Model Singkawang, berpesan PNS haruslah memiliki kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (Skill), sikap dan perilaku (Attitude) yang baik.“Kedudukan PNS mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. karena Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang menjadi perencana dan pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayan masyarakat bukan sebaliknya minta dilayani oleh masyarakat,” tegasnya. Baca Selengkapnya »

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Muhamad Solihin mengatakan, terkait dengan aksi demonstrasi para guru honorer yang menuntut pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka BKD tetap berdasarkan UU No.8/1974, PP No.9/2003 dan PP No 38/2007.

Apalagi saat ini, sesuai dengan PP No.48/2005 junto PP No.43/2007, maka sejak 11 November 2005 semua instansi Pemerintah tidak diperkenankan mengangkat Tenaga Honorer atau sejenisnya menjadi CPNS, kecuali tenaga Dokter dan Bidan. Dimana kewenangan mengangkat tenaga Guru menjadi CPNS berada di Kabupaten/Kota, kecuali untuk Guru Sekolah Pendidikan Luar Biasa (SPLB). Baca Selengkapnya »

Kurangnya personel Satpol PP Kota Bandung menyebabkan penegakan perda di Kota Bandung kurang efektif. Saat ini hanya 152 personel yang dimiliki Satpol PP Kota Bandung. Karena itulah, penambahan personel Satpol PP sangat mendesak untuk dilakukan.

Menurut Wakil wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan perda. Namun, jumlah Satpol PP dan kebutuhan Kota Bandung tak sepadan. Seperti Surabaya, Idealnya di Kota Bandung pun ada 1.000 personel Satpol PP. Baca Selengkapnya »

Proses rekrutmen penerimaan anggota Polri sarat dengan praktik KKN. Rekrutmen yang meliputi penerimaan dan seleksi calon Taruna Akademi Kepolisian, calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan calon Siswa Brigadir Polisi, potensial terjadi penyalahgunaan wewenang termasuk upaya sogok menyogok.

Hal itu disampaikan Presiden DPP LIRA, Jusuf Rizal, Didampingi Gubernur LIRA Sumut Rizaldi Mavi, Wakil Gubernur Rizal Sihombing, Sekretaris Oscar Siagian, Wakil Sekretaris Tohi P Siagian serta Ahmad Rivai Lubis (Jaring Mahali) dan Kaspar Sidabutar (Manager Eksekutif), dia mengatakan perlu upaya serius dari pimpinan Polri untuk mengawasi agar seluruh proses tersebut bisa berjalan sesuai aturan yang ada. Baca Selengkapnya »

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyurati kembali para Walikota dan Bupati di Sumatera Utara agar segera mengusulkan daftar tenaga guru honorer yang tercecer, yang tidak termasuk dalam pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS tahun 2011 ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat menerima kunjungan kerja dari Komisi A dan E DPRD Sumut terdiri Hasbullah Hadi, Sonny Firdaus, Aduhot Simamora, Taufan A Ginting, Sopar Siburian di Jakarta, Jumat (27/5). Baca Selengkapnya »

Sekitar 2000 guru honorer yang telah mengabdikan dirinya mengajar di sekolah lebih dari 15 tahun, menunggu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Tangerang Selatan. Pengangkatan tersebut dianggap mendesak dilakukan karena sebagian besar dari guru honorer tersebut akan memasuki masa pensiun.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Mathodah kepada Republika, Kamis (31/3). Menurutnya kurang lebih 2000 guru honorer setiap tahun menunggu kepastian dirinya untuk diangkat menjadi PNS di Kota Tangerang Selatan. Baca Selengkapnya »

Sesuai dengan rencana yang dikemukakan pemerintah beberapa waktu lalua, akhirnya Surat Keputusan (SK) kepada 384 CPNS, dapat dilaksanakan Rabu (16/2). Penyerahan yang langsung dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Bupati Kepulauan Yapen, Drs. Y P Ayorbaba MM di halaman Katora badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Baca Selengkapnya »

Ribuan massa pencaker di Moanemani, Kabupaten Dogiyai sekitar pukul 08.00 WIT melakukan pengrusakan terhadap fasilitas dan gedung dari beberapa kantor pemerintah Kabupaten Dogiyai.
Massa melakukan pengrusakan setelah tak puas dengan pengumuman CPNS Kabupaten Dogiyai yang dipasang di kantor Polsek Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai.
Mereka nekad melakukan aksi itu, sebab hasil CPNS yang diumumkan tersebut kurang mengakomodir penduduk asli setempat.
Beberapa kantor yang menjadi sasaran amukan massa antara lain kantor Bapedda, Kesbangpol, Inspektorat Daerah, kantor Bupati. Tak hanya kantor, namun juga rumah bupati dan Sekda ikut juga menjadi sasaran pengrusakan. Baca Selengkapnya »